Category Archives: Legislasi

PERTAHANAN TERHADAP PENYAKIT IKAN EKSOTIK DEMI KELESTARIAN PERIKANAN NASIONAL

Oleh : Dimas Tri Nugroho

 

PENDAHULUAN

 

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang disebut-sebut sebagai negara mega biodiversity karena memiliki keanekaragaman hayati yang sangat lengkap. Negara ini dianugrahi kekayaan alam yang melimpah serta kesuburan tanah untuk bercocok tanam. Kekayaan yang dimiliki menjadi daya tarik bagi bangsa lain untuk mencari kekayaan alam yang melimpah ruah. Semenjak dulu, sejarah telah mencatat beberapa bangsa di dunia telah berdatangan ke negara ini untuk mencari rempah-rempah. Kini pun peneliti asing banyak berdatangan untuk meneliti potensi baru di alam Indonesia mencari sesuatu yang memiliki potensi ekonomi tinggi di masa depan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 gugusan pulau dengan total luas perairan laut diperkirakan sebesar 5,8 juta km2 dan negara berpantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Potensi kelautan negara ini sangat besar, berdasarkan data BPS 2009a, produksi perikanan laut yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tahun 2009 mencapai 556.123 ton dan produksi perikanan tangkap tahun 2008 mencapai 5.196.328 ton (BPS, 2009b).

Ikan merupakan alternatif sumber protein hewani yang murah bagi masyarakat Indonesia. Ikan memiliki kandungan nutrisi yang aman untuk balita hingga manula. Kandungan omega 3,6,dan 9 pada ikan bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi, tingkat kecerdasan, dan membuat daya tahan tubuh lebih kuat. Sayangnya rata-rata konsumsi protein masyarakat Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia tahun 2008 hanya 28 Kg per kapita per tahun (KKP, 2010). Pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap kandungan gizi pada ikan ditambah dengan kurang variatifnya pengolahan makanan bersumber ikan menjadi salah satu faktor masih rendahnya konsumsi ikan di negara ini.

Mengingat sangat besar manfaat ikan bagi masyarakat, maka perlu dilakukan upaya kelestariannya. Ikan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui, artinya jika pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, maka ketersediaan protein hewani  juga akan stabil. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian penting adalah aspek penyakit. Penyakit yang sulit ditanggulangi tentu akan mengancam kelestarian sumberdaya perikanan. Prinsip pengobatan terhadap penyakit bukan lagi merupakan salah satu hal utama yang harus dilakukan. Kecenderungan prinsip dalam bidang kesehatan sekarang telah bergeser menjadi prinsip pencegahan terhadap penyakit. Oleh karena itu, perlu diperkuat sistem pertahanan untuk mencegah masuknya penyakit-penyakit ikan yang belum pernah ada di Indonesia (penyakit eksotik).

 

Tujuan

             Karya tulis ini dibuat untuk membahas peran penting pertahanan terhadap penyakit ikan eksotik agar kelestarian sumberdaya perikanan nasional tetap terjaga.

 

 

PEMBAHASAN

Penyakit Eksotik

            Penyakit eksotik adalah penyakit hewan yang tidak ditemukan ada di Indonesia. Penyakit-penyakit ini masuk ke Indonesia melalui kontaminasi impor ikan. Sebagai contoh, penyakit bercak merah (Motil Aeromonas Septicaemia/MAS) yang menyerang ikan mas belum ada di Indonesia sebelum tahun 1979. Penyakit ini baru muncul pada pertengahan tahun 1979. MAS masuk ke Indonesia melalui impor ikan dari Taiwan (Pasaribu, 2005). Penyakit MAS merupakan penyakit bakterial yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophilia. Penyakit ini mempunyai beberapa nama yaitu Hemorrhagic Septicemia, Ulcer Disease dan Red-Sore Disease. Bakteri Aeromonas hydrophilia merupakan bakteri yang berasal dari air kolam dan secara normal ada di dalam saluran pencernaan ikan (White, 1989). Penyakit MAS ini menyerang semua jenis ikan air tawar. Ikan yang terserang penyakit MAS akan mengalami penurunan nafsu makan, berenang tidak biasanya, insang pucat, kembung dan borok pada bagian kulitnya. Organ dalam ikan seperti ginjal, hati, limpa dan pancreas juga akan mengalami kerusakan. Ikan yang terserang penyakit ini akan mengalami kematian apabila tidak segera diobati.

Penyakit berikutnya yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia dan sekarang ada adalah Baca lebih lanjut

Iklan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

 

  1. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
  2. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
  3. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

 

Selengkapnya unduh di sini

NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

Ditulis Oleh: Dimas Tri Nugroho

Pengertian

NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.

Tujuan

  1. Terlaksananya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha produk pangan asal hewan.
  2. Memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik.
  3. Mempermudah penelusuran kembali apabila terjadi kasus keracunan pangan asal hewan.

Sasaran

  1. Memberi jaminan dan perlindungan kepada masyarakat bahwa pangan asal hewan yang dibeli/dikonsumsi adalah ASUH dan berasal dari sarana usaha yang telah memenuhi persyaratan kesmavet yang diawasi pemerintah.
  2. Mendukung terwujudnya kesehatan dan ketentraman batin masyarakat.
  3. Meningkatkan daya saing produk pangan hewan Indonesia di pasar internasional.

Unit Usaha yang Wajib memiliki NKV Baca lebih lanjut